Surveillance Audit II Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Bappeda Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, 22 Oktober 2018 – Dalam rangka menjaga kesesuaian unsur-unsur sistem manajemen mutu dengan standar yang telah ditentukan dan  untuk menyesuaikan kebijakan dengan prosedur ISO 9001:2015 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan kegiatan Surveillance Audit II ISO 9001:2015.

Kegiatan audit tahunan ini sebagai bahan evaluasi efektifitas dan efisiensi dalam penerapan sistem manajemen mutu dalam upaya peningkatannya secara berkesinambungan.

Untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang setiap tahunnya dilakukan Surveillance Audit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Sysindo Konsultan.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada prosedur akan tetapi juga berorientasi kepada hasil dan kepuasan pelanggan.

Sebelum dilakukan Surveillance Audit II, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya telah menjalani rangkaian kegiatan diantaranya Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Rangkaian kegiatan Surveillance Audit II tersebut dimulai dengan Opening Meeting yang di pimpin oleh Top Management dan ditutup dengan Closing.

Dan pada kesimpulannya selama Audit tidak ditemukan ke-tidak-sesuaian mayor, ke-tidak-sesuaian minor hanya bersifat saran dan rekomendasi, sehingga diharapkan masing masing unit dapat menindak lanjuti saran maupun rekomendasi tersebut untuk selalu melakukan kajian-kajian terhadap dokumen sehingga penerapannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Dengan demikian maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya masih memenuhi standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk layanan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.